Istana Batasi “Open House” Lebaran 2026: Empati Sosial Ditekankan, Ekonomi Tetap Dijaga

TheNurakNews.id, 18 Maret 2026, 4.55 WIB

Jakarta, TheNurakNews.id — Pemerintah melalui Istana Kepresidenan mengimbau pembatasan open house Lebaran 2026 sebagai upaya menyeimbangkan empati sosial dan keberlanjutan ekonomi, seiring masih banyaknya masyarakat terdampak bencana dan tekanan ekonomi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa imbauan tersebut telah dituangkan dalam Surat Edaran (SE) yang dikirimkan kepada seluruh kementerian dan lembaga. ”Kami imbau untuk tidak berlebihan di dalam menyelenggarakan open house maupun halal bihalal,” ujar Prasetyo Hadi usai rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Menurut Prasetyo Hadi, langkah ini diambil untuk menjaga kepekaan sosial aparatur negara terhadap kondisi masyarakat. ”Masih banyak saudara-saudara kita yang pada kondisi yang belum baik,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga mengingatkan agar para pejabat memberi contoh kesederhanaan dalam perayaan Idul Fitri. ”Kita juga harus memberi contoh open house atau apa jangan terlalu mewah-mewahan,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet, Jumat (13/3/2026).

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pembatasan ini bukan larangan total. Open house tetap diperbolehkan sepanjang tidak dilakukan secara berlebihan. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. ”Kalau tidak ekonomi kita juga enggak jalan,” imbuhnya.

Instrumen Internal Pemerintah

The Nurak News mencatat bahwa Surat Edaran Presiden merupakan instrumen administratif yang bersifat internal dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. SE berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan kebijakan, bukan sebagai dasar hukum yang mengikat masyarakat umum.

Dengan demikian, imbauan pembatasan open house Lebaran 2026 ini mengikat kementerian, lembaga, dan aparatur sipil negara, namun tidak dapat dijadikan dasar pemberian sanksi langsung kepada publik. Sanksi yang mungkin timbul bersifat administratif atau disiplin internal.

Ukur Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas kebijakan ini akan diukur dari tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam menekan kegiatan seremonial berbiaya tinggi, sekaligus menjaga efisiensi anggaran negara.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN pada periode 16–17 dan 25–27 Maret 2026 untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik tanpa mengganggu produktivitas dan pelayanan publik.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan perayaan Idul Fitri tetap berlangsung khidmat, sekaligus menjaga keseimbangan antara empati sosial dan dinamika ekonomi nasional.

Sejalan dengan semangat Konteks untuk Publik, The Nurak News melihat kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah mengarahkan perayaan nasional agar lebih berimbang antara kepentingan sosial dan ekonomi. ***