TheNurakNews.id, Sabtu, 9 Mei 2026 | 22.00 WIB
Jakarta, TheNurakNews.id — Di tengah ambisi besar merevitalisasi hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) justru menghadapi ironi yang sulit disembunyikan. Atap ambruk, lift rusak, sanitasi memburuk, dan tunggakan sewa menembus Rp95,5 miliar terjadi bersamaan dengan kegelisahan ribuan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang mempertanyakan satu hal mendasar: setelah direlokasi, mereka harus tinggal di mana?
Persoalan Rusunawa di Jakarta memasuki fase yang semakin kompleks pada 2026. Di satu sisi, Pemprov DKJ mempercepat revitalisasi total Rusunawa Marunda Cluster C di Cilincing, Jakarta Utara, setelah sebagian bangunan dinyatakan tidak layak huni akibat robohnya atap beton pada 2023.
Di sisi lain, pemerintah juga menggulirkan wacana pembatasan masa tinggal penghuni rusunawa. Kebijakan ini memicu kecemasan baru, terutama di kalangan warga eks-relokasi yang merasa belum memiliki pilihan tempat tinggal lain di Jakarta.
Pemerintah menilai langkah tersebut sebagai bagian dari penataan ulang fungsi rusunawa. Namun bagi sebagian penghuni, kebijakan itu dipandang sebagai ancaman kehilangan tempat tinggal untuk kedua kalinya.
Revitalisasi yang Lahir dari Krisis
Revitalisasi Rusunawa Marunda menjadi simbol paling nyata dari problem pengelolaan hunian sosial di Jakarta.
Lima menara (tower) lama di Blok C1 hingga C5 dibongkar bertahap sejak akhir 2025, lalu pembangunan tower baru dimulai pada awal 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan lima tower baru setinggi 20 lantai dengan total 1.440 unit yang diproyeksikan rampung pada 2030.
Pemprov DKJ menyebut proyek ini sebagai bagian dari upaya menghadirkan hunian yang lebih aman, manusiawi, dan layak bagi warga berpenghasilan rendah.
Langkah revitalisasi tersebut tidak muncul tanpa alasan. Sejumlah bangunan rusunawa mengalami penurunan kualitas fisik dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari kebocoran, kerusakan fasilitas umum, hingga buruknya sanitasi.
Masalah pemeliharaan juga diperparah oleh tingginya biaya pengelolaan gedung bertingkat dan mahalnya harga lahan perkotaan.
Dalam konteks itu, revitalisasi bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Revitalisasi menjadi upaya menyelamatkan sistem hunian sosial yang mulai kehilangan kepercayaan publik.
Tunggakan Miliaran dan Beban Ekonomi Warga
Masalah terbesar lainnya adalah tunggakan sewa yang terus membengkak.
Data hingga awal 2025 mencatat total tunggakan rusunawa di Jakarta mencapai Rp95,5 miliar dari lebih dari 17 ribu unit hunian. Sebanyak Rp54,9 miliar berasal dari warga terprogram atau kelompok relokasi, sedangkan Rp40,5 miliar berasal dari penghuni umum.
Bagi pemerintah, angka tersebut dianggap sebagai sinyal lemahnya disiplin administrasi dan perlunya pengetatan sistem penghunian.
Namun bagi banyak warga, tunggakan justru mencerminkan kegagalan relokasi yang tidak diikuti pemulihan ekonomi.
Banyak penghuni sebelumnya tinggal dekat dengan sumber penghasilan mereka. Setelah direlokasi, sebagian kehilangan akses terhadap pekerjaan informal, pelanggan tetap, hingga jaringan ekonomi yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari.
Akibatnya, biaya sewa yang awalnya dirancang terjangkau tetap terasa berat. Tidak sedikit penghuni menunggak pembayaran listrik, air, dan retribusi bulanan selama berbulan-bulan.
Dalam beberapa kasus, tunggakan bahkan disebut mencapai lebih dari 50 bulan.
Rusunawa sebagai Hunian “Transisi”
Di tengah tekanan tersebut, Pemprov DKJ mulai mempertegas konsep rusunawa sebagai tempat tinggal sementara atau masa transisi menuju hunian mandiri.
Konsep yang dalam kebijakan disebut housing career itu menjadi dasar munculnya usulan pembatasan masa tinggal penghuni.
Dalam wacana yang sedang dikaji, penghuni kategori umum diusulkan hanya dapat menghuni rusunawa maksimal enam tahun, sedangkan warga relokasi diberi batas hingga sepuluh tahun.
Pemerintah beralasan kebijakan tersebut diperlukan karena antrean penghuni baru terus bertambah. Ribuan warga masih menunggu akses terhadap hunian subsidi di Jakarta.
Selain itu, pembatasan masa tinggal dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah sekaligus memastikan subsidi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Meski demikian, wacana tersebut menuai penolakan luas.
Bagi warga eks-relokasi, rusunawa bukan sekadar hunian sementara, melainkan satu-satunya tempat tinggal yang masih mungkin mereka jangkau di ibu kota.
Sebagian penghuni mengaku belum memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli rumah ataupun menyewa hunian komersial di Jakarta.
Kecemasan itu semakin besar karena sebagian warga sebelumnya juga pernah mengalami penggusuran.
Penertiban atau Tekanan Baru?
The Nurak News mencatat, pendekatan pemerintah pada 2026 bergerak melalui dua jalur sekaligus: penegakan aturan yang lebih tegas dan relaksasi terbatas bagi warga tidak mampu.
Pemerintah mulai melakukan verifikasi ulang data penghuni melalui pendataan berbasis identitas dan alamat penghuni secara rinci. Penghuni juga diklasifikasikan berdasarkan kondisi ekonomi dan kepemilikan aset.
Penghuni yang dianggap mampu tetapi menunggak menjadi sasaran prioritas penindakan. Sanksinya bertahap, mulai dari surat teguran, penyegelan unit, hingga pengosongan paksa.
Di sisi lain, pemerintah membuka kemungkinan dispensasi dan pemutihan denda bagi warga yang benar-benar tidak mampu membayar.
Skema tersebut memperlihatkan upaya pemerintah membedakan antara penghuni yang menunggak karena kesulitan ekonomi dan penghuni yang dianggap tidak patuh secara administratif.
Namun sejumlah kalangan menilai persoalan rusunawa tidak bisa diselesaikan semata melalui pendekatan penertiban.
Tanpa program pemberdayaan ekonomi yang konkret, warga relokasi berisiko terus terjebak dalam lingkaran tunggakan dan ketidakpastian hunian.
Terlebih, relokasi selama ini sering kali tidak diikuti pemulihan akses kerja yang memadai.
Relokasi Sementara dan Janji untuk Kembali
Selama revitalisasi berlangsung, warga Rusunawa Marunda direlokasi sementara ke sejumlah lokasi lain seperti Rusun Nagrak, Rusun Rorotan, dan Rusunawa Pulo Gebang.
Pemerintah menjanjikan penghuni lama akan diprioritaskan kembali menempati unit baru setelah proyek revitalisasi selesai.
Namun janji tersebut belum sepenuhnya menghapus keresahan warga.
Sebagian penghuni masih mempertanyakan kepastian mekanisme pengembalian unit, syarat administrasi baru, hingga kemungkinan kenaikan biaya sewa setelah tower baru selesai dibangun.
Situasi ini memperlihatkan dilema mendasar kebijakan hunian vertikal di Jakarta. Pemerintah membutuhkan penataan yang lebih disiplin dan efisien, sementara warga membutuhkan kepastian hidup yang tidak mudah berubah setiap pergantian kebijakan.
Pada titik inilah persoalan rusunawa tidak lagi sekadar menyangkut bangunan dan administrasi tunggakan.
Masalah tersebut menyentuh pertanyaan yang lebih besar tentang arah kebijakan kota, hak atas hunian, dan sejauh mana negara hadir bagi kelompok masyarakat paling rentan di perkotaan.
Jika revitalisasi hanya berhenti pada pembangunan fisik tanpa pemulihan sosial dan ekonomi, tower baru berisiko mengulang persoalan lama dalam wajah yang berbeda.
Maka tantangan terbesar Jakarta pada 2026 bukan sekadar membangun ulang rusunawa, melainkan memastikan bahwa kebijakan hunian publik benar-benar mampu menjaga martabat warga yang tinggal di dalamnya. ***
Be First to Comment