TheNurakNews.id, Minggu, 17 Mei 2026 | 17.51 WIB
Surabaya, TheNurakNews.id — Ketika banyak negara berlomba membangun infrastruktur, memperkuat industri berat, dan meningkatkan anggaran militer demi mengejar status negara maju, sejumlah negara lain justru memilih jalur berbeda: menjadikan kebudayaan sebagai mesin ekonomi, alat diplomasi, sekaligus fondasi identitas nasional.
Korea Selatan mengekspor K-Pop dan drama televisi ke berbagai belahan dunia. Jepang mengubah anime, manga, dan tradisi lokal menjadi kekuatan nation branding atau pencitraan negara. Inggris mempertahankan pengaruh global melalui industri kreatif dan bahasa, sementara Prancis mengandalkan seni, museum, dan warisan sejarah sebagai instrumen diplomasi budaya. Amerika Serikat, di sisi lain, memanfaatkan Hollywood dan budaya populer untuk memperluas pengaruh globalnya selama puluhan tahun.
Di tengah disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, dan kompetisi ekonomi global yang semakin kompleks pada 2026, politik kebudayaan perlahan tidak lagi dipandang sebagai sektor pelengkap pembangunan. Di banyak negara maju, kebudayaan telah berubah menjadi instrumen strategis negara.
Bagi negara-negara tersebut, budaya bukan sekadar warisan masa lalu yang dipamerkan di museum atau diperingati dalam festival tahunan. Kebudayaan diperlakukan sebagai aset ekonomi, sumber inovasi, sekaligus alat membangun pengaruh internasional jangka panjang.
Fenomena itu memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa sejumlah negara dengan sumber daya alam terbatas justru mampu menjadikan identitas budaya sebagai kekuatan ekonomi global, sementara banyak negara kaya sumber daya masih bergantung pada ekspor komoditas mentah?
Dari Krisis Menjadi Strategi Nasional
Transformasi politik kebudayaan terlihat jelas di Korea Selatan. Pascakrisis finansial Asia pada akhir 1990-an, pemerintah Seoul mulai menyadari bahwa ketahanan ekonomi tidak cukup hanya bergantung pada manufaktur dan industri berat.
Salah satu momentum penting muncul ketika pemerintah menyadari nilai ekonomi industri hiburan dapat melampaui sejumlah sektor manufaktur tradisional. Kesadaran tersebut kemudian melahirkan strategi Hallyu atau Gelombang Korea.
Pemerintah mulai mendanai industri kreatif secara sistematis melalui subsidi, insentif pajak, dan pembentukan lembaga khusus seperti Korea Creative Content Agency (KOCCA). Industri musik, drama, film, dan konten digital diposisikan sebagai komoditas ekspor strategis.
Hasilnya terlihat dalam dua dekade terakhir. Seoul berkembang menjadi pusat industri budaya global. Distrik seperti Digital Media City di Sang-am dan Chungmu-ro menjadi simpul produksi konten digital dan perfilman internasional.
Industri budaya Korea Selatan tidak hanya menghasilkan hiburan, tetapi juga menggerakkan sektor lain seperti pariwisata, kosmetik, makanan, teknologi, hingga perdagangan internasional.
Model serupa berkembang di Jepang melalui strategi Cool Japan. Negara kepulauan yang minim sumber daya alam itu memilih membangun ekonomi berbasis kekayaan intelektual (intellectual property/IP) dan industri kreatif.
Anime, manga, video gim, kuliner, hingga budaya tradisional seperti kimono dan upacara minum teh dikemas ulang menjadi produk budaya global bernilai ekonomi tinggi. Tokyo berkembang sebagai pusat industri kreatif modern, sementara Kyoto dan Osaka mempertahankan kekuatan tradisi sebagai daya tarik wisata budaya internasional.
Ketika Budaya Menjadi Instrumen Pengaruh
Amerika Serikat menjalankan pendekatan berbeda. Pemerintah tidak memonopoli kebudayaan melalui kontrol negara yang ketat, melainkan membangun ekosistem kreatif berbasis kolaborasi publik dan swasta.
Hollywood, Broadway, industri musik, seni pertunjukan, hingga teknologi digital berkembang melalui kombinasi investasi korporasi, insentif pajak, filantropi, dan dukungan pendidikan seni.
Sektor seni dan budaya di Amerika Serikat kini memberikan kontribusi lebih dari US$1 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan tidak lagi berada di pinggiran ekonomi nasional, melainkan telah menjadi salah satu fondasi utamanya.
Namun, politik kebudayaan tidak berhenti pada aspek ekonomi.
Sejak era Perang Dingin, Amerika Serikat telah memanfaatkan budaya populer sebagai instrumen soft power atau kekuatan lunak. Pembentukan United States Information Agency (USIA) pada 1953 menjadi bagian penting dari strategi diplomasi budaya Washington untuk menyebarkan pengaruh politik, nilai demokrasi, dan gaya hidup Amerika ke berbagai negara.
Pendekatan serupa juga dijalankan Prancis dan Inggris dengan karakter berbeda.
Prancis mempertahankan pengaruh global melalui diplomasi seni, bahasa, museum, dan warisan sejarah. Pemerintah secara konsisten mendukung festival internasional, pusat kebudayaan, dan pelestarian kota-kota tua untuk menjaga posisi Prancis sebagai episentrum budaya dunia.
Sementara Inggris menjadikan industri kreatif sebagai strategi ekonomi sekaligus instrumen diplomasi global. Melalui kebijakan Creative Industries Mapping Document pada 1998, sektor musik, desain, film, mode, dan olahraga diposisikan sebagai aset strategis negara.
Lembaga seperti British Council kemudian digunakan untuk memperluas pengaruh Inggris melalui pendidikan, pertukaran budaya, dan kerja sama internasional.
Dalam konteks geopolitik modern, pendekatan semacam ini dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan kekuatan koersif atau militer semata.
Soft power bekerja melalui daya tarik budaya, kedekatan emosional, dan pengaruh nilai. Negara tidak memaksa pihak lain mengikuti mereka, tetapi menciptakan ketertarikan yang membuat budaya dan identitas mereka diterima secara sukarela.
Geografi, Krisis, dan Mentalitas Nasional
Menariknya, banyak negara yang berhasil membangun politik kebudayaan justru memiliki keterbatasan geografis dan sumber daya alam.
Korea Selatan dan Jepang, misalnya, sama-sama memiliki wilayah terbatas dan relatif miskin sumber daya strategis. Kondisi itu mendorong keduanya membangun ekonomi berbasis inovasi, teknologi, dan industri kreatif.
Risiko bencana alam di Jepang ikut membentuk budaya disiplin, efisiensi, dan inovasi. Kepadatan kota mendorong lahirnya budaya minimalisme dan media portabel yang kemudian melahirkan pasar manga, anime, dan video gim global.
Inggris memanfaatkan posisi sebagai negara kepulauan dengan karakter masyarakat multikultural serta dominasi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.
Prancis menggunakan sejarah panjang, seni, dan identitas nasional sebagai instrumen mempertahankan pengaruh global di tengah perubahan dunia yang cepat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik kebudayaan bukan sekadar kebijakan festival atau pelestarian seni tradisional. Ia lahir dari pembacaan strategis terhadap sejarah, geografi, karakter sosial, dan posisi negara dalam kompetisi global.
Pendidikan dan Ekosistem Talenta
Keberhasilan negara-negara tersebut juga dibangun melalui investasi jangka panjang pada pendidikan dan ekosistem kreatif.
Korea Selatan mengintegrasikan seni dan teknologi dalam sistem pendidikan untuk mencetak talenta industri hiburan global. Jepang memperkenalkan pendidikan budaya sejak dini melalui kaligrafi, seni tradisional, dan nilai kebangsaan.
Prancis membangun literasi seni dan estetika melalui pendidikan sejarah dan budaya, sementara Inggris menghubungkan sektor kreatif dengan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan teknologi imersif.
Di Amerika Serikat, pendidikan seni diposisikan sebagai bagian dari pembentukan kreativitas, inovasi, dan penghargaan terhadap keberagaman masyarakat.
Dalam model-model tersebut, kebudayaan tidak hanya menjadi simbol identitas nasional, tetapi juga membentuk pola pikir inovasi dan kualitas sumber daya manusia.
Dilema Indonesia
Bagi Indonesia, pembahasan mengenai politik kebudayaan menjadi semakin relevan di tengah ambisi menuju Indonesia Emas 2045.
Indonesia memiliki keragaman budaya, bahasa, seni, kuliner, musik, dan tradisi yang sangat besar. Namun selama bertahun-tahun, sektor budaya kerap diposisikan sebagai pelengkap kebijakan pembangunan, bukan sebagai strategi utama negara.
Padahal, potensi ekonomi kreatif Indonesia terus berkembang, termasuk di sektor film, musik digital, gim, fesyen lokal, dan konten kreatif berbasis platform digital.
Tantangan utamanya terletak pada konsistensi kebijakan, perlindungan kekayaan intelektual, keberlanjutan pendanaan, serta kemampuan membangun ekosistem kreatif yang sehat dan kompetitif.
Di saat yang sama, arus digital global menghadirkan dilema baru. Algoritma media sosial cenderung mendorong budaya instan dan viralitas jangka pendek, sementara pembangunan identitas budaya membutuhkan proses panjang dan konsistensi lintas generasi.
The Nurak News mencatat bahwa banyak negara maju justru memperkuat identitas budaya lokal ketika menghadapi globalisasi yang semakin agresif. Mereka tidak menolak modernitas, tetapi mengubah tradisi menjadi kekuatan ekonomi dan diplomasi yang relevan dengan perkembangan zaman.
Pada akhirnya, pertanyaan pentingnya bukan lagi apakah kebudayaan penting bagi pembangunan negara, melainkan apakah negara mampu memperlakukan kebudayaan sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan sekadar agenda seremonial tahunan.
Di tengah persaingan global yang semakin ditentukan oleh pengaruh, kreativitas, dan inovasi, identitas budaya tampaknya akan menjadi salah satu aset paling menentukan dalam peta kekuatan dunia abad ke-21. ***
Be First to Comment