TheNurakNews.id, 3 April 2026, 02.16 WIB
Surabaya, TheNurakNews.id — Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2026 menandai satu hal penting: Indonesia sedang berdiri di tengah pusaran tekanan global yang tak lagi sekadar soal kesehatan, tetapi juga pertarungan ekonomi lintas industri. Di balik angka tarif dan kebijakan fiskal, terdapat konflik kepentingan yang semakin kompleks antara negara, korporasi multinasional, dan jutaan pekerja domestik.
Selama enam tahun terakhir, kenaikan cukai yang mencapai puluhan persen telah menekan industri hasil tembakau (IHT). Produksi menurun, margin tergerus, dan fenomena downtrading makin nyata ketika konsumen beralih ke rokok yang lebih murah atau bahkan ilegal. Dalam konteks ini, keputusan menahan kenaikan tarif pada 2026 bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan respons atas tekanan berlapis.
Di satu sisi, agenda kesehatan global yang dipimpin World Health Organization (WHO) terus mendorong kenaikan pajak tembakau sebagai instrumen utama pengendalian konsumsi. Kebijakan seperti MPOWER menjadi standar global yang menempatkan cukai tinggi sebagai strategi efektif menekan prevalensi merokok, terutama di kalangan generasi muda.
MPOWER sendiri merupakan paket kebijakan pengendalian tembakau yang diperkenalkan oleh WHO untuk memberikan kerangka kerja komprehensif bagi negara dalam menekan konsumsi tembakau. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga pada perlindungan masyarakat secara menyeluruh dari dampak rokok.
Secara rinci, MPOWER mencakup enam langkah utama. Pertama, Monitor atau pemantauan penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahannya. Kedua, Protect yaitu melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, termasuk melalui kawasan tanpa rokok. Ketiga, Offer help, yakni menyediakan dukungan bagi perokok yang ingin berhenti.
Keempat, Warn yang menekankan pentingnya peringatan bahaya tembakau, termasuk melalui kemasan bergambar. Kelima, Enforce bans, yaitu pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Keenam, Raise taxes atau menaikkan pajak tembakau sebagai instrumen utama untuk menekan konsumsi.
Kerangka ini menjadi acuan global yang terus didorong implementasinya di berbagai negara, termasuk melalui tekanan kebijakan fiskal seperti kenaikan cukai dan pengetatan regulasi produk nikotin.
Namun di sisi lain, Indonesia menghadapi realitas domestik yang jauh lebih kompleks. Industri tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja, dari petani hingga buruh linting. Selain itu, lebih dari 95 persen penerimaan cukai nasional berasal dari produk tembakau, menjadikannya salah satu tulang punggung fiskal negara.
Dalam konteks ini, kebijakan CHT bukan lagi sekadar instrumen kesehatan atau penerimaan negara, melainkan arena tarik-menarik kepentingan global dan domestik yang sulit dipertemukan.
Di tengah tekanan tersebut, muncul dinamika yang lebih luas: apa yang oleh sejumlah analis disebut sebagai Nicotine War atau perang nikotin. Ini adalah persaingan antara industri tembakau global dan industri farmasi dalam memperebutkan pasar nikotin.
Industri tembakau tidak tinggal diam. Perusahaan besar seperti Philip Morris International (PMI) dan British American Tobacco (BAT) mempercepat transisi ke produk alternatif seperti rokok elektrik dan tembakau yang dipanaskan, dengan narasi harm reduction. Sementara itu, industri farmasi memosisikan diri sebagai penyedia solusi berhenti merokok melalui terapi pengganti nikotin seperti patch, permen karet, dan inhaler.
Persaingan ini tidak sepenuhnya bersifat kesehatan. Di balik kampanye anti-tembakau, terdapat kepentingan ekonomi yang besar. Produk penghentian merokok menjadi pasar yang terus tumbuh, terutama ketika regulasi semakin menekan konsumsi rokok konvensional. Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi irisan kepentingan ketika perusahaan tembakau mulai berinvestasi di sektor farmasi, menciptakan paradoks industri yang menjual risiko sekaligus solusi.
Situasi ini menempatkan konsumen sebagai objek perebutan pasar, sementara negara berada dalam posisi dilematis antara melindungi kesehatan publik dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Tekanan kapitalisme global memperumit keadaan. Kenaikan cukai sering kali justru memperkuat dominasi perusahaan multinasional yang memiliki efisiensi produksi dan modal besar. Ketika harga rokok naik, konsumen cenderung beralih ke produk yang lebih murah, yang dalam banyak kasus tetap dikuasai oleh perusahaan besar melalui segmentasi pasar.
Di sisi lain, produsen kecil dan menengah menghadapi tekanan paling berat. Mereka memiliki keterbatasan dalam menyerap kenaikan biaya dan berisiko tersingkir dari pasar. Dampaknya tidak hanya pada industri, tetapi juga pada petani tembakau dan tenaga kerja lokal yang bergantung pada ekosistem ini.
Pemerintah Indonesia mencoba mengambil jalan tengah. Penundaan kenaikan CHT pada 2026 mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja, stabilitas industri, dan pengendalian rokok ilegal. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa kebijakan fiskal tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial-ekonomi di lapangan.
Namun, dilema belum selesai. Di satu sisi, penundaan kenaikan cukai berpotensi memperlambat target penurunan prevalensi merokok. Di sisi lain, kenaikan yang terlalu agresif justru dapat memperluas pasar rokok ilegal dan menggerus penerimaan negara.
Dalam kerangka yang lebih luas, kebijakan CHT di Indonesia menunjukkan bagaimana negara berkembang menghadapi tekanan ganda: tuntutan standar kesehatan global dan kebutuhan mempertahankan ekonomi domestik. Ini bukan sekadar soal menaikkan atau menahan tarif, tetapi tentang bagaimana negara mengelola ketergantungan struktural terhadap industri yang sekaligus menjadi sumber masalah kesehatan.
Bagi pembaca The Nurak News, dinamika ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik tidak pernah berdiri di ruang hampa. Setiap keputusan adalah hasil kompromi, dan setiap kompromi memiliki konsekuensi.
Ke depan, transparansi kebijakan, akuntabilitas penggunaan dana cukai, serta perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi kunci agar kebijakan CHT tidak hanya menjadi alat fiskal, tetapi juga instrumen keadilan sosial. ***
Be First to Comment