TheNurakNews.id, Sabtu, 16 Mei 2026 | 11.53 WIB
Jakarta, TheNurakNews.id — Ketika ketegangan di Selat Hormuz memuncak pada akhir Februari 2026, dampaknya tidak berhenti di kawasan Teluk Persia. Gangguan terhadap jalur energi global segera memicu kekhawatiran di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang menghadapi tekanan terhadap harga energi, stabilitas Rupiah, inflasi pangan, hingga risiko perlambatan industri domestik.
Bagi Indonesia, eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan sekutunya bukan lagi sekadar isu geopolitik luar negeri. Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar 20 persen pasokan minyak dunia kini ikut menentukan stabilitas fiskal dan ketahanan ekonomi nasional.
Situasi tersebut semakin kompleks setelah kebijakan proteksionisme ekonomi Presiden Donald Trump kembali meningkatkan tensi perdagangan global. Ancaman tarif tinggi terhadap sejumlah negara mitra dagang memicu kekhawatiran terhadap penurunan ekspor, pelemahan pasar keuangan, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.
Di tengah tekanan itu, pemerintah Indonesia mulai memperkuat strategi mitigasi melalui kombinasi kebijakan energi, fiskal, dan ketahanan pangan.
Ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat pada pertengahan April hingga awal Mei 2026. Blokade laut dan gangguan distribusi energi sempat menghambat lalu lintas pasokan minyak global, mendorong kenaikan harga minyak mentah dan biaya logistik internasional.
Sebagai negara pengimpor bersih minyak, Indonesia menghadapi dampak langsung dari situasi tersebut. Kenaikan harga minyak mentah dunia meningkatkan tekanan terhadap APBN akibat membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite guna menjaga daya beli masyarakat. Namun kebijakan itu membuat negara harus menyerap tekanan fiskal yang lebih besar di tengah ketidakpastian global.
Dalam konteks itu, arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto mulai difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi stabilitas nasional.
Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran ketahanan pangan dalam APBN 2026 menjadi Rp210,4 triliun atau naik sekitar 31,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pompanisasi lahan, perbaikan irigasi, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), serta penguatan cadangan pangan strategis.
Salah satu proyek utama berada di Merauke, Papua Selatan, melalui pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah menempatkan kawasan timur Indonesia sebagai salah satu pusat baru produksi pangan nasional.
Meski demikian, proyek tersebut juga memunculkan diskusi mengenai tata kelola lingkungan, risiko deforestasi, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Sejumlah pengamat menilai percepatan swasembada pangan tetap perlu disertai pengawasan ekologis dan transparansi kebijakan.
Pemerintah sendiri menilai penguatan produksi domestik menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok global yang rentan terganggu akibat konflik geopolitik.
Cadangan beras pemerintah saat ini berada pada level tinggi dan diproyeksikan menjadi instrumen utama menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Di sisi lain, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) memperluas operasi pangan murah dan distribusi bahan pokok dari daerah surplus menuju wilayah defisit.
Strategi mitigasi juga diarahkan pada sektor energi. Pemerintah mempercepat implementasi biodiesel B50 dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah.
Sementara itu, Bank Indonesia bersama otoritas keuangan memperkuat intervensi moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah potensi capital outflow atau arus keluar modal asing menuju aset aman seperti dolar AS dan emas.
Pemerintah juga mulai mengkaji pembentukan Bond Stabilization Fund (BSF) atau Dana Stabilisasi Surat Utang untuk meredam tekanan di pasar obligasi dan menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.
Bagi The Nurak News, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa batas antara krisis geopolitik global dan persoalan domestik semakin tipis. Konflik di Timur Tengah kini dapat berdampak langsung terhadap harga pupuk, biaya logistik, stabilitas industri, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur.
Di sisi lain, rivalitas AS dan China menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak sederhana. China masih menjadi mitra dagang utama Indonesia, sementara AS tetap menjadi pasar penting bagi produk ekspor nasional seperti tekstil, pertanian, dan komponen otomotif.
Kondisi tersebut mendorong Indonesia untuk mempercepat diversifikasi pasar ekspor, memperkuat industri domestik, dan menjaga keseimbangan diplomasi luar negeri agar tidak terseret terlalu jauh dalam rivalitas dua kekuatan besar dunia.
Pemerintah juga memperkuat kerja sama regional ASEAN melalui skema ASEAN Petroleum Security Agreement dan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas energi dan pangan kawasan.
Pada akhirnya, tantangan utama Indonesia tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga dari kemampuan menjaga efektivitas kebijakan domestik di tengah situasi global yang berubah cepat.
Krisis Selat Hormuz menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi nasional kini semakin bergantung pada kemampuan negara membaca perubahan geopolitik secara strategis dan menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
Jika tidak dikelola secara tepat, gejolak global dapat berkembang menjadi tekanan terhadap harga pangan, lapangan kerja, dan daya beli masyarakat. Namun di sisi lain, situasi ini juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat produksi nasional, mempercepat transisi energi, dan membangun fondasi ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. ***
Be First to Comment