TheNurakNews.id, Kamis, 7 Mei 2026, 20.29 WIB
Surabaya, TheNurakNews.id — Di tengah suasana politik lokal yang tampak tenang pasca-Pemilu 2024, Partai Golkar Surabaya justru bergerak dengan ritme berbeda. Tanpa deklarasi besar dan tanpa gaduh di ruang publik, partai berlambang pohon beringin itu mulai memanaskan mesin politiknya dari tingkat elite hingga akar rumput. Penguatan struktur dilakukan secara rapat, kader lama dipanggil kembali, sementara mesin partai diperkuat hingga level kelurahan, sementara arah manuver fraksi di DPRD Surabaya mulai menunjukkan pola yang lebih kritis terhadap koalisi petahana.
Dalam sepekan terakhir, terutama sejak akhir April hingga awal Mei 2026, dinamika internal Golkar Surabaya menjadi sorotan setelah muncul serangkaian agenda penataan internal dan strategi senyap yang digerakkan DPD Partai Golkar Jawa Timur. Di permukaan, langkah itu disebut sebagai penguatan organisasi menuju Pemilu 2029. Namun di balik itu, muncul pertanyaan politik yang lebih besar: apakah Golkar sedang sekadar merapikan barisan, atau mulai menyiapkan posisi tawar baru terhadap pemerintahan petahana di Surabaya?
Sejumlah momentum memperlihatkan arah tersebut. Pada 1 hingga 4 Mei 2026, penguatan jaringan kader dilakukan hingga tingkat desa dan kelurahan. Agenda itu diperkuat melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Golkar Jawa Timur pada 4-5 Mei 2026 yang menekankan peningkatan kapasitas politik legislator, penguatan fungsi pengawasan, serta respons cepat terhadap isu sosial di masyarakat.
Dalam konteks politik lokal Surabaya, langkah itu tidak dapat dibaca semata sebagai agenda administratif partai. Konsolidasi hingga akar rumput, integrasi jejaring calon legislatif ke struktur inti partai, hingga penyiapan saksi internal sejak dini menunjukkan Golkar sedang membangun kembali fondasi elektoralnya di tingkat akar rumput.
Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Akmarawita Kadir, menjadi figur sentral dalam penguatan mesin politik tingkat kota. Di level Jawa Timur, Ketua DPD Partai Golkar Jatim Ali Mufthi mendorong penataan struktur partai secara menyeluruh yang ditargetkan tuntas pada Juni 2026. Fokusnya bukan hanya memperkuat struktur lama, tetapi juga membuka ruang lebih besar bagi kader muda dan perempuan sebagai respons terhadap perubahan karakter pemilih perkotaan yang semakin kritis.
Di DPRD Surabaya, pola manuver Golkar juga mulai mengalami pergeseran. Fraksi Golkar masih berada dalam koalisi pendukung pemerintahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, terutama pada isu pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam beberapa isu strategis internal parlemen, Golkar mulai mengambil posisi berbeda melalui pendekatan yang dapat disebut sebagai silent critical (kritik senyap).
Posisi itu terlihat dari upaya fraksi mempertahankan identitas politiknya di tengah dominasi koalisi besar petahana. Golkar tidak sepenuhnya keluar dari barisan pendukung pemerintah kota, tetapi juga tidak ingin larut sebagai pengikut pasif. Dalam praktik politik parlemen, posisi semacam ini sering dipakai partai untuk meningkatkan bargaining position atau posisi tawar menjelang kontestasi berikutnya.
Nama-nama seperti Aldy Blaviandy dan Arif Fathoni turut menjadi bagian penting dalam dinamika tersebut. Selain menjaga ritme politik di DPRD, keduanya dipandang berperan dalam menjaga keseimbangan antara loyalitas koalisi dan kebutuhan membangun identitas politik Golkar secara mandiri.
Di titik inilah dilema strategis mulai terlihat.
Bagi pemerintahan petahana, konsolidasi agresif Golkar berpotensi menghadirkan ketegangan baru di internal koalisi. Selama belum ada deklarasi resmi keluar dari barisan pendukung pemerintah kota, hubungan formal memang relatif aman. Namun meningkatnya pengorganisasian politik partai di akar rumput dan manuver komunikasi internal bisa memunculkan ketidakpercayaan antarpartai.
Situasi itu menjadi sensitif karena peta politik pasca-Pilkada 2024 mulai memasuki fase konsolidasi baru di internal partai-partai pendukung pemerintahan kota. Jika Golkar berhasil memperkuat struktur hingga level terbawah, partai tersebut tidak lagi hanya dipandang sebagai pelengkap koalisi, melainkan berpotensi menjadi salah satu penentu arah konfigurasi politik Surabaya menjelang kontestasi elektoral berikutnya.
Dalam konteks itu, muncul spekulasi mengenai kemungkinan Golkar menyiapkan skenario politik alternatif di luar konfigurasi petahana saat ini. Meski belum ada sinyal resmi, perapihan mesin politik yang berlangsung tanpa banyak sorotan telah cukup untuk memicu pembacaan baru di kalangan elite politik Surabaya.
Bagi publik, dinamika ini penting karena konfigurasi politik di DPRD akan memengaruhi arah kebijakan kota dalam beberapa tahun ke depan. Ketegangan koalisi bukan hanya soal persaingan elite, tetapi juga berpengaruh terhadap efektivitas pengambilan keputusan, pembahasan anggaran, hingga stabilitas hubungan antara legislatif dan eksekutif.
Golkar tampaknya memahami bahwa politik perkotaan Surabaya kini tidak cukup dijalankan dengan simbol dan loyalitas lama. Partai membutuhkan struktur yang hidup, kader yang aktif di lapangan, dan kemampuan membaca perubahan sosial secara cepat. Karena itu, konsolidasi yang sedang berlangsung tampak lebih dari sekadar agenda rutin organisasi.
Manuver senyap itu mungkin belum menghasilkan ledakan politik hari ini. Namun jika penguatan internal itu selesai sesuai target pada Juni 2026, Golkar berpotensi menjadi salah satu aktor paling menentukan dalam perubahan konfigurasi politik Surabaya beberapa tahun ke depan.
Di tengah situasi politik yang tampak tenang, pertanyaan itu kini mulai mengendap di ruang publik: apakah Golkar sekadar memperkuat koalisi, atau sedang menyiapkan jalur politiknya sendiri?
The Nurak News akan terus memantau perkembangan dinamika politik Surabaya dan dampaknya terhadap arah kebijakan publik di tingkat lokal. ***
Be First to Comment