TheNurakNews.id, 30 Maret 2026, 6.55 WIB
Surabaya, TheNurakNews.id — Di bantaran sungai kawasan utara Kota Surabaya, aktivitas warga Kelurahan Pegirian berjalan nyaris tanpa jeda. Di satu sisi, denyut ekonomi berbasis UMKM dan perdagangan terus hidup. Di sisi lain, persoalan klasik kawasan padat penduduk masih membayangi.
Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, menjadi salah satu wilayah dengan kepadatan tinggi sekaligus kompleksitas masalah sosial dan lingkungan yang belum sepenuhnya terurai. Data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya terbaru menunjukkan, jumlah penduduk di wilayah ini mencapai sekitar 31.360 jiwa, dengan struktur permukiman yang didominasi kampung padat dan sebagian berada di bantaran sungai.
Kepadatan dan Tekanan Lingkungan
Dengan luas sekitar 76,8 hektare yang terbagi dalam 11 RW dan 95 RT, Pegirian menghadapi tekanan serius pada tata ruang dan lingkungan. Permukiman yang berhimpitan dengan aliran sungai menciptakan risiko ganda: pencemaran dan kerentanan bencana.
Masalah utama yang terus berulang adalah pengelolaan sampah. Keterbatasan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di sejumlah titik mendorong sebagian warga membuang sampah langsung ke sungai. Kondisi ini tidak hanya memperburuk kualitas lingkungan, tetapi juga meningkatkan potensi banjir dan gangguan kesehatan.
Pemerintah Kota Surabaya, di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, telah melakukan berbagai intervensi. Mulai dari pembersihan rutin sungai, rencana pemasangan saringan sampah, hingga penegakan hukum bagi pelanggar. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada perubahan perilaku kolektif warga.
Kemiskinan, PMKS, dan Fragmentasi Sosial
Di balik persoalan lingkungan, terdapat lapisan masalah sosial yang tidak kalah kompleks. Tingginya kepadatan penduduk berbanding lurus dengan tantangan ekonomi, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Program padat karya menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk meredam tekanan tersebut. Warga dilibatkan dalam kegiatan berbasis lingkungan dan infrastruktur, dengan tujuan menciptakan pendapatan sekaligus memperbaiki kondisi kampung.
Pendekatan lain yang dikembangkan adalah penguatan kader di tingkat RT, dengan skema ”1 RT 5 orang” yang menangani isu lintas sektor, dari kesehatan hingga sosial. Model ini mencoba memecah fragmentasi penanganan masalah yang sebelumnya berjalan parsial.
Ekonomi Lokal: Bertahan di Tengah Keterbatasan
Di tengah tekanan sosial dan lingkungan, Pegirian tetap menunjukkan dinamika ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Aktivitas ekonomi lokal bertumpu pada sektor UMKM, perdagangan kecil, dan jasa berbasis komunitas.
Salah satu titik penting adalah Sentra Wisata Kuliner (SWK) Serambi Ampel, yang menjadi ruang produksi sekaligus distribusi bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, kedekatan geografis dengan kawasan religi Ampel membuka peluang ekonomi dari arus peziarah.
Namun, pelaku UMKM menghadapi kendala struktural. Keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, dan minimnya inovasi produk menjadi hambatan utama untuk naik kelas. Di tengah persaingan sektor informal yang ketat, banyak usaha bertahan pada skala subsisten.
Kondisi ini menegaskan bahwa potensi ekonomi Pegirian memang ada, tetapi belum sepenuhnya terhubung dengan sistem pendukung yang memadai untuk berkembang secara berkelanjutan.
Upaya Penataan dan Arah Kebijakan
Pemerintah kota mendorong sejumlah program untuk menjawab persoalan tersebut secara lebih sistematis. Penataan permukiman kumuh melalui dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKP), renovasi rumah tidak layak huni, hingga penataan ulang TPS dan saluran air menjadi bagian dari agenda jangka menengah.
Di sektor ekonomi, pendekatan berbasis pemberdayaan mulai diperluas melalui bank sampah, urban farming, dan pengembangan ekonomi kreatif. Bahkan, terdapat potensi pemanfaatan sampah sebagai energi alternatif melalui skema refused derived fuel.
Sementara itu, kawasan eks Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian tetap menjadi titik strategis dalam pengembangan ekonomi lokal, meski membutuhkan penataan ulang agar lebih adaptif terhadap kebutuhan kota modern.
Antara Realitas dan Harapan
Pegirian adalah potret kawasan urban yang berada di titik kritis: antara tekanan kepadatan, keterbatasan infrastruktur, dan peluang ekonomi yang belum sepenuhnya terkelola.
Perubahan yang terjadi sejauh ini menunjukkan arah yang jelas, tetapi belum cukup untuk mengimbangi kompleksitas persoalan di lapangan.
Tanpa konsistensi kebijakan dan partisipasi aktif warga, upaya penataan berisiko berhenti sebagai program administratif semata. Sebaliknya, kolaborasi yang kuat dapat menjadikan Pegirian sebagai model transformasi kawasan padat berbasis komunitas di Surabaya Utara.
Bagi pembaca The Nurak News, dinamika Pegirian menjadi pengingat bahwa pembangunan kota tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan bertemu dengan realitas sosial warga. Partisipasi publik, sekecil apa pun, tetap menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan perubahan. ***
Be First to Comment