TheNurakNews.id, 13 April 2026, 07.17 WIB
Surabaya, TheNurakNews.id — Pemerintah Kota Surabaya mempercepat integrasi kanal drainase warisan Belanda dengan sistem pompa modern hingga awal 2026, sebuah strategi ambisius yang diklaim mampu mempercepat surutnya genangan dalam hitungan menit. Namun, di balik capaian teknis tersebut, tersimpan persoalan klasik yang belum sepenuhnya terurai: penyempitan saluran, tekanan permukiman padat, hingga ketergantungan pada sistem pompa di kota pesisir yang kian rentan terhadap perubahan iklim.
Revitalisasi ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan upaya menyatukan dua pendekatan berbeda dalam pengelolaan air. Kanal kolonial yang dahulu dikenal sebagai gracht (saluran air buatan) dirancang berbasis gravitasi, kini dipaksa beradaptasi dengan teknologi pompa modern untuk menjawab tantangan geografis Surabaya sebagai wilayah cekungan dengan risiko banjir kiriman dan rob.
Kunci dari strategi ini bukan hanya membangun pompa, tetapi menghubungkan seluruh sistem saluran air dari hulu hingga hilir, menjadi pendekatan utama yang terus didorong Pemkot. Dalam praktiknya, konektivitas ini diwujudkan melalui penyambungan saluran kecil di permukiman ke drainase primer, lalu diarahkan ke rumah pompa yang tersebar di berbagai titik.
Data hingga awal 2026 menunjukkan progres signifikan. Sekitar 70 persen proyek drainase dan rumah pompa telah rampung pada akhir 2025, dengan target operasional penuh pada Februari 2026. Kawasan seperti Kalianak, Simo Kalangan, hingga Tanjungsari menjadi prioritas karena selama ini dikenal sebagai titik genangan kronis.
Langkah ini melanjutkan fondasi yang dibangun sejak era Wali Kota Tri Rismaharini dan dipercepat pada masa kepemimpinan Eri Cahyadi. Pengerukan sedimentasi, normalisasi kanal, serta pembangunan rumah pompa baru menjadi pekerjaan rutin yang kini dilakukan lebih sistematis dan berbasis zonasi wilayah.
Namun efektivitas teknis tersebut tidak berdiri tanpa tantangan. Ketergantungan pada pompa modern menciptakan sistem yang kuat, tetapi juga rentan jika terjadi gangguan operasional atau keterbatasan perawatan jangka panjang. Dalam konteks ini, konsep long storage atau penampungan air sementara menjadi penting untuk mengurangi beban sistem saat curah hujan ekstrem.
Selain itu, revitalisasi kanal sering kali berbenturan dengan realitas sosial. Penyempitan saluran akibat bangunan liar dan kepadatan permukiman menjadi hambatan utama dalam mengembalikan kapasitas drainase. Penertiban yang dilakukan pemerintah membutuhkan pendekatan humanis agar tidak memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Dari sisi anggaran, komitmen pemerintah tergolong besar. Pada 2025, sekitar Rp6,03 triliun atau hampir setengah APBD Surabaya dialokasikan untuk program infrastruktur, termasuk drainase dan rumah pompa. Sementara pada 2026, disiapkan tambahan Rp1,1 triliun untuk mempercepat penyelesaian proyek di wilayah prioritas.
Di sisi lain, kerja sama dengan pemerintah Belanda memperkuat aspek teknis perencanaan. Pengalaman Belanda dalam pengelolaan air menjadi referensi penting, terutama dalam merancang ulang sistem yang sebelumnya hanya mengandalkan gravitasi menjadi sistem pompa yang adaptif terhadap kondisi pesisir.
Revitalisasi ini juga membuka peluang baru dalam penataan kota. Kanal yang telah dinormalisasi tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga diarahkan menjadi ruang publik dan wisata air seperti di Kalimas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa infrastruktur tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem kota yang lebih luas.
Meski demikian, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi pemeliharaan dan partisipasi publik. Tanpa disiplin dalam menjaga kebersihan saluran dan pengawasan pembangunan, kapasitas drainase berisiko kembali menurun dalam waktu singkat.
Bagi The Nurak News, dinamika ini menegaskan bahwa solusi banjir di Surabaya bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan tata kelola kota secara menyeluruh. Integrasi kanal warisan dan teknologi modern memang menawarkan jawaban, tetapi juga menuntut komitmen berkelanjutan yang tidak bisa berhenti pada pembangunan fisik semata.
Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah sistem ini efektif, tetapi sejauh mana ia mampu bertahan menghadapi tekanan urbanisasi dan perubahan iklim yang semakin nyata. Publik pun memiliki peran penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak kembali kehilangan fungsinya. ***







Be First to Comment